Nurdin Minta Presiden Copot Andi Mallarangeng

Nurdin Halid

Jakarta, (ANTARA News) - Ketua Umum PSSI Nurdin Halid meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mencopot Andi Mallarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga karena tak layak menduduki jabatannya.

"Saya justru meminta kepada Bapak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang terhormat untuk mencopot Andi Malarangeng karena ia (Andi) tidak cakap dan tidak layak menjadi menteri," kata Nurdin di kantor Badan Liga Indonesia (BLI) di Jakarta, Senin.

"Dia tidak mau berbicara dengan PSSI sebagai anggota organisasi yang sah, justru lebih sering berbicara dengan KPPN," kata Nurdin yang berbicara untuk menanggapi pernyataan Menpora soal pencopotan dirinya sebagai Ketua Umum PSSI.

Sebelumnya, Pemerintah bersama dengan KONI-KOI menyatakan tidak lagi mengakui legitimasi PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid terkait dengan kegagalan menggelar kongres PSSI sesuai dengan instruksi FIFA.

Andi Mallarangeng sebelumnya usai bertemu Ketua KONI-KOI Rita Subowo di kantornya di Senayan, mengatakan tidak mengakui PSSI dibawah kepengurusan Nurdin Halid untuk mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan terulangnya kegagalan kongres PSSI akibat kericuhan.

Andi yang seperti halnya Nurdin Halid sama-sama berasal dari Makassar itu mengatakan bahwa pengurus PSSI tidak kompeten.

Hal tersebut menurutnya bisa terlihat dari ketidak-tertiban di dalam penentuan hak suara, distribusi undangan, penentuan peraturan pemilihan, agenda kongres serta tidak adanya pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kongres.

Nurdin menambahkan, tidak ada dalam aturan PSSI ini harus diakui oleh pemerintah.

"Tidak ada dalam konstitusi PSSI bahwa kami harus diakui pemerintah. Itu hak pemerintah tetapi kami tidak harus mematuhinya," kata Nurdin didampingi sejumlah pengurus teras PSSI.


Antaranews.com

Pemerintah Segel Kantor PSSI

Penyegelan sekretariat PSSI ini kabarnya diperintahkan oleh Mensesneg.

Kantor PSSI

Pemerintah melalui kantor kementerian sekretariat negara [kemensesneg] dikabarkan bakal menyegel sekretariat PSSI di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Selasa [28/3].

Rumor ini muncul berkembang menyusul 'pembekuan' kepengurusan PSSI yang dilakukan Menegpora Andi Mallangareng. Kabarnya, perintah penyegelan sekretariat PSSI itu dikeluarkan Mensesneg Sudi Silalahi. Kemensesneg selama ini menjadi pengelola kawasan Gelora Bung Karno.

Menanggapi kabar tersebut, manajer humas PSSI Tubagus Adi menyayangkan jika penyegelan itu tetap dilakukan Kemensesneg. Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah sama dengan memberikan dukungan terhadap pihak-pihak yang melangsungkan kongres inkonstitusional.

“Saya juga sudah mendengar kabar itu. Kami sangat menyayangkan keputusan tersebut, karena kami menyewa dari pengelola Gelora Bung Karno. Tapi kami akan melakukan perlawan, dan akan menyiapkan kuasa hukum,” ujar Adi.

“Apa yang dilakukan pemerintah semakin memperlihatkan keberpihakan kepada penyelenggara kongres inkonstitusional di Pekanbaru kemarin. Seharusnya pemerintah mengayomi, bukan memperlihatkan keberpihakan.”

Oleh Donny Afroni, Goal.com, 28 Mar 2011 21:55:00

FIFA Larang Nurdin Maju pada Kongres PSSI

Presiden FIFA Sepp Blatter. Antaranews.com

Jakarta (ANTARA News) - FIFA melarang Nurdin Halid untuk kembali maju pada Kongres PSSI dengan agenda pemilihan ketua dan wakil ketua umum serta anggota Eksekutif Komite (EXCO) periode 2011-2015 karena dinilai tidak sesuai dengan statuta FIFA.

Duta Besar Indonesia untuk Swiss Joko Susilo saat dihubungi dari Jakarta, Selasa, mengatakan keputusan itu diperoleh saat dia menemui Presiden FIFA Joseph "Sepp" Blatter di Zurich, Swiss.

"Sepp Blatter menegaskan jika FIFA tetap memegang prinsip-prinsip statuta dan Kode Etik FIFA bahwa seorang narapidana tidak boleh memimpin organisasi sepak bola," katanya melalui pesan singkat.

Menurut dia, dalam pembicaraannya dengan Blatter kurang lebih sekitar 50 menit itu, pihaknya juga menjelaskan kondisi asosiasi sepak bola Indonesia saat ini terutama menjelang kongres.

Blatter, kata dia, ternyata juga telah mengetahui kondisi PSSI saat ini. Dengan demikian, petinggi FIFA itu menyatakan dengan tegas bahwa Nurdin Halid tidak diperbolehkan maju lagi dalam kongres pemilihan Ketua PSSI.

"Apabila dicalonkan lagi maka FIFA tidak akan mensahkan hasil pemilihan itu. Yang jelas FIFA menginginkan sepak bola Indonesia harus lebih baik lagi," kata mantan anggota Komisi I DPR RI itu.

Dia menjelaskan sebagai tindak lanjut dari penegasan tersebut, FIFA akan mengirimkan tim pengawas yang akan memantau pelaksanaan kongres PSSI sesuai ketetapan yang ada.

Kongres PSSI sesuai dengan surat dari FIFA akan dilakukan 26 Maret nanti dengan agenda utama pemilihan Komite Pemilihan. Sedangkan kongres pemilihan ketua, wakil ketua dan anggota EXCO harus dilakukan sebelumnya 30 April mendatang.

Terkait dengan Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN), Blatter, kata dia, FIFA tidak akan ikut campur karena kasus itu merupakan masalah internal PSSI.(*)


Antaranews.com, Editor: Ruslan Burhani, Selasa, 8 Maret 2011 22:45 WIB

FIFA Larang Nurdin Halid Pimpin PSSI

Nurdin Halid. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif,Jakarta:Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Joko Susilo, bertemu Presiden Badan Sepakbola Dunia (FIFA) Sepp Blatter di markas FIFA, Zurich. Pada pertemuan tersebut, Blatter melarang Nurdin Halid mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Kami mendapatkan jawaban tegas dari Blatter, bahwa Nurdin Halid tidak dapat dicalonkan kembali pada kongres PSSI," kata Joko kepada Tempo usai bertemu Blatter hari ini (8/3).

Dari hasil perbicangan itu, kata dia, Blatter menyatakan bahwa statuta FIFA merupakan prinsip yang harus dipegang oleh setiap negara anggotanya. Nurdin dianggap telah menyalahi statuta FIFA, terutama pasal 32 ayat 4 yang mengatur tentang persyaratan seorang pemimpin federasi sepakbola sebuah negara anggota FIFA.

Dalam statuta FIFA dinyatakan bahwa anggota komite eksekutif, termasuk ketua umum, sebelumnya tidak pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal. Jika pada akhirnya Nurdin terpilih kembali pada kongres PSSI mendatang, Blatter menyatakan FIFA tidak akan mensahkan.

Pada kesempatan itu, Joko mendapatkan jawaban bahwa benar ada surat penolakan FIFA terhadap kepemimpinan Nurdin yang disampikan pada Juni 2007. Surat itu berisi pernyataan bahwa Nurdin Halid tidak bisa menjabat kembali sebagai Ketua Umum PSSI pada 2007.

Alasannya, Nurdin pernah diputuskan bersalah oleh pengadilan, sehingga proses pemilihan ketua umum harus diulang. "Blater mengakui surat itu memang ada, namun kemudian dimentahkan lagi, karena ada semacam kongkalikong orang internal FIFA dengan pengurus PSSI," ujarnya.

Namun, Joko menambahkan, masalah itu tidak diendus dengan cepat, karena kurang penolakan terhadap Nurdin tidak bergema. "Sehingga akhirnya kesalahan semacam itu tidak terbuka. Maka untuk saat ini kongres harus bisa disesuaikan dengan aturan yang diterapkan oleh FIFA," katanya.

Oleh karena itu, Blatter akan menantikan hasil kongres yang sudah ditetapkan dalam rapat Komite Eksekutif FIFA, yakni sebelum 30 April. "Saya tidak membicarakan detil pelaksanaan kongres itu kepadanya (Blatter) yang jelas kongres itu harus berjalan sesuai keputusan yang sudah dibuat," katanya.

Joko juga menyerahkan dokumen kondisi persepakbolaan Indonesia di bawah kepemimpinan Nurdin YANG disusun oleh Komite Penyelamatan Sepakbola Nasional (KPPN).

Setelah menerima Joko, Blatter juga akan menerima Ketua Umum KONI/KOI Rita Subowo pada Selasa sore waktu setempat atau Rabu dini hari.

Nurdin yang dikonfirmasi Tempo melalui telepon genggamnya, enggan berkomentar. “Saya sedang rapat,” kata Nurdin seraya menutup komunikasi.
Sekretaris Jenderal PSSI, Nugraha Besoes, mengaku belum mendengar pernyataan Blatter.

"Dari FIFA belum ada pemberitahuan atau surat yang menyatakan itu," kata Nugraha melalui pesan singkat. Direktur Badan Liga Indonesia PSSI, Andi Darussalam Tabusalla akan berkomentar setelah mendapat laporan Deputi Sekretaris Jenderal Bidang Luar Negeri PSSI, Dali Tahir yang sedang di markas FIFA. "Dia (Dali) sekarang dalam perjalanan kembali ke Jakarta," katanya.

Adapun Direktur Hukum dan Peraturan PSSI, Max Boboy, menanggapi dingin. "Kami tidak mau banyak komentar tentang pernyataan itu, karena kami belum mendapatkan surat dari FIFA," kata Max. "Harus ada fakta atau bukti dulu, barulah kami akan menanggapi," tegasnya.

Tempointeraktif.com, Selasa, 08 Maret 2011 | 23:05 WIB