Bupati Pidato, Camat Tonton Video Porno

Tiga orang camat sedang menyaksikan adegan film porno melalui telepon Blackberry. Peristiwa yang terjadi di sela sidang paripurna pembahasan empat rancangan peraturan daerah (raperda) di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Senin (14/3/2011) itu, tidak sengaja terekam kamera wartawan yang meliput dari balkon. Namun, kasus itu baru terungkap pada Jumat (18/3/2011).

MALANG, KOMPAS.com — Tingkah para pejabat kini semakin aneh saja. Mereka seolah tak sadar ada etika dan kepatutan yang mesti dijaga. Seperti terjadi di Kabupaten Malang, saat bupati berpidato, dua camat malah asyik menonton video porno. Terlalu!

Peristiwa yang terjadi di sela-sela sidang paripurna pembahasan empat rancangan peraturan daerah (raperda) di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Senin (14/3/2011), itu tidak sengaja terekam kamera wartawan yang meliput dari balkon. Namun, kasus itu baru terungkap pada Jumat (18/3/2011).

Entah, mungkin terlalu jenuh karena lama mendengarkan pidato pandangan Bupati Rendra Kresna dan fraksi-fraksi, di sela-sela acara serius itu, dua camat dan seorang pejabat setempat mencari hiburan dengan menonton film porno.

Awalnya, salah satu oknum camat yang baru dilantik pada 7 Januari 2011 lalu itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah BlackBerry (BB) dari saku celananya. Entah siapa pemilik BB tersebut, tak berapa lama, ia kemudian memutar sebuah file film porno.

Dasar mungkin karena punya pikiran yang sama, camat yang berada di sebelahnya rupanya tak mau ketinggalan. Ia kemudian memindahkan pandangannya dari sudut depan, tempat Bupati Rendra berpidato, ke arah film tersebut. Begitu juga pejabat sebelahnya. Dengan demikian, kompaklah ketiganya menikmati film tersebut.

Deretan tempat duduk para pejabat negara itu kebetulan memang hanya diisi oleh empat orang sehingga tak sampai menimbulkan kegaduhan.

Ketiganya terlihat asyik menonton, meski sekilas seperti memerhatikan pembahasan raperda.
Seorang pejabat di sebelah camat pemilik BB itu sempat mengingatkan dengan cara menepuk tangannya agar tidak menunjukkan video itu. Dia juga tampak berusaha meminta agar film di BB itu segera dimatikan. Apalagi di belakang tempat duduk mereka juga ada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya yang serius mendengarkan raperda.

Seorang camat memegang Blackberry, bersama dua camat lainya menyaksikan adegan film porno. Peristiwa yang terjadi di sela sidang paripurna pembahasan empat rancangan peraturan daerah (raperda) di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Senin (14/3/2011) itu, tidak sengaja terekam kamera wartawan yang meliput dari balkon. Namun, kasus itu baru terungkap pada Jumat (18/3/2011).

Namun, camat tersebut terlihat masih asyik. Maklum, cara menonton film itu memang tidak mencolok. Sang camat memperlihatkannya di bawah meja. Namun, karena layar ponsel itu lebar, maka gambarnya juga sangat jelas. Oleh karenanya, tiga pejabat di satu deret tempat duduk itu bisa nonton bareng.

Mungkin karena sudah selesai, camat pemegang ponsel yang diduga berasal dari Malang di bagian timur ini tak lama kemudian mematikan film. Ia keluar dari ruangan menuju kamar kecil dan tidak kembali lagi.
Bupati Malang Rendra Kresna pun sangat menyesalkan kejadian itu. "Seharusnya pembahasan raperda disimak karena itu juga penting bagi mereka. Saya tidak memungkiri kalau ada individu yang pasti memiliki koleksi film seperti itu di ponselnya. Namun, kalau memutar film itu dalam sidang paripurna, ya salah tempat," kata Rendra Kresna menjawab Surya, Jumat malam.

Ia menyatakan, kesalahan ada pada masalah etika. Tidak seharusnya pejabat publik melakukan hal itu di gedung wakil rakyat, saat membahas masalah serius.

Rendra mengatakan, empat hal yang dibahas saat itu merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang yang harus diketahui para pejabat yang hadir dalam sidang itu.

Salah satu bagian adegan film porno yang tampil di layar Blackberry salah satu camat, saat mereka berada di dalam sidang paripurna pembahasan empat rancangan peraturan daerah (raperda) di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Senin (14/3/2011) itu, tidak sengaja terekam kamera wartawan yang meliput dari balkon. Namun, kasus itu baru terungkap pada Jumat (18/3/2011).

Dari rekaman gambar yang diperoleh wartawan, tidak bisa dipastikan apakah Rendra sudah pasti mengetahui sosok yang dimaksud. Namun, dia memastikan akan memberikan sanksi kepada ketiga pejabat yang menonton film biru di ruang sidang. "Nanti biar ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Malang," katanya.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang Purnomo Anwar berpendapat, sidang paripurna yang dimulai pukul 10.00 hingga 14.00 itu merupakan forum resmi yang harus disimak secara serius. Apalagi saat itu semua pejabat hadir, seperti bupati, wakil bupati, sekda dan para asistennya, pimpinan SKPD, serta semua camat dan pimpinan DPRD. Ini menunjukkan pentingnya acara itu.

"Memang kadang-kadang kalau kelamaan acaranya, timbul rasa mengantuk dan bosan. Itu manusiawi sekali. Tapi kalau sampai memutar film seperti itu di ruang sidang ya enggak etis," cetus politisi dari Partai Golkar ini.
Pengamat sosial dari Universitas Negeri Malang (UM), Marthein Pali, menilai, perilaku yang dilakukan camat dan pejabat tersebut merupakan hal tak terpuji. Apalagi mereka adalah pejabat negara. "Sebenarnya, ini masih dalam taraf kewajaran. Hanya, mengapa mereka melakukannya tidak pada tempatnya, yakni sewaktu mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Malang," katanya.

Dia mengatakan, menonton film porno dalam situasi seperti sekarang bukan barang yang aneh lagi. "Yang salah, dia tidak bisa menempatkan dirinya, itu saja," kata pria yang juga menjabat sebagai Direktur Pascasarjana UM ini.

Menurutnya, menonton video porno lewat ponsel saat sidang menunjukkan sang pejabat tidak memiliki komitmen terhadap profesinya. "Sebab, dia kan sedang berada dalam ruang sidang yang di sana juga dihadiri Bapak Bupati. Apalagi ini sidang untuk kepentingan rakyat," katanya.

Meski demikian, apa yang dilakukan oleh pelaku dengan menonton video porno tidak pada tempatnya ini, di mata Martheil, juga imbas dari makin modernnya teknologi. Jika ponsel dengan fasilitas video tidak pernah ada, barangkali perilaku menonton video di tempat sidang dan tempat lainnya tidak bakalan terjadi.
Apa yang terjadi di Malang boleh jadi memang manusiawi. Juli lalu, hal serupa juga terjadi di Lampung. Saat Bupati Way Kanan Tamanuri membacakan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan, enam oknum camat asyik menonton video porno yang diperankan artis Indonesia.

Meski demikian, tentu saja ini harus menjadi pelajaran bersama bahwa tak sepatutnya pejabat pemerintah mengumbar kebiasaan yang kurang patut di sembarang tempat. (Sylvianita Widyawati /Eko Darmoko)

Kompas.com, Minggu, 20 Maret 2011 | 12:23 WIB

Krisis Nuklir di Jepang: Jepang Paksa 23 Kedubes Asing Tutup

Takeaki Matsumoto, Menteri Luar Negeri Jepang - Kompas

OSAKA, KOMPAS.com — Keadaan darurat nuklir menyusul gempa dan tsunami yang melanda Jepang telah memaksa 25 kedutaan besar dari sejumlah negara menutup kantornya di Tokyo, demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Jepang Takeaki Matsumoto, Rabu (23/3/2011).

Matsumoto mengumumkan angka tersebut sebelum pertemuannya dengan komite urusan luar negeri Majelis Rendah Jepang.

"Hingga Selasa, delapan kedutaan telah memindahkan kegiatannya ke luar Tokyo ataupun Jepang," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri.

"Sisanya menginstruksikan stafnya untuk tidak keluar rumah. Mereka juga mengatur kembali jadwal kegiatannya dari hari ke hari," katanya.

Hampir dua pekan bencana ganda gempa tsunami memorakporandakan pantai Pasifik negeri itu pada 11 Maret lalu, sementara para pekerja mempertaruhkan jiwanya guna mengamankan bencana di pembangkit listrik tenaga nuklir yang berlokasi 250 kilometer di timur laut Tokyo.

Divisi Pers Kemlu Jepang mengatakan, negara yang telah menutup kedutaan besarnya adalah Angola, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Kroasia, Republik Dominika, Ekuador, Finlandia, Jerman, Ghana, Guatemala, Kenya, Kosovo, Lesotho, Liberia, Libya, Malawi, Mauritania, Mozambik, Namibia, Nepal, Nigeria, Panama, dan Swiss.

Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo masih terus melakukan kegiatan relokasi, evakuasi, serta pencarian guna memastikan seluruh warga negara Indonesia berada dalam kondisi yang aman.

Muladi: Ada Kesenjangan Presiden dan Menterinya

Muladi

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Pembina The Habibie Center Muladi mengatakan ada kesenjangan antara Presiden dan para menterinya karena para menteri saat ini terkesan hanya memenuhi tugas-tugas formalnya saja.

"Ada gap (kesenjangan) antara pengetahun presiden dan pengetahun para menteri, Presidennya sudah jauh ke depan menurut perhitungan lingkungan strategis ini, tetapi menteri-menterinya yang penting APBN-nya jalanlah, bisa dikatakan asal tugas-tugas formalnya selesai, itu tidak benar," katanya di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, sebagai pembantu presiden para menteri seharusnya menjadi garda depan dalam mewujudkan gagasan presiden dan berusaha mengimplementasikan hal itu.

Menurut dia, kinerja para menteri juga terkesan kurang terkoordinasi dan berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu, perlunya memperkuat peran dari menteri koordinasi.

"Saya kira peranan menteri koordinator menjadi lebih penting untuk menjadi pengawas dari presiden bahwa kerja-kerja menteri itu maksimal," katanya.

Menurut dia, `retreat` atau rapat kerja penting diselenggarakan oleh Presiden untuk menjadi panduan bagi para menteri sekaligus mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan.

Ia menambahkan, Presiden juga perlu juru bicara kabinet yang akan menyampaikan hasil-hasil sidang kabinet kepada masyarakat melalui media. Menurut dia, Presiden sebaiknya hanya menyampaikan kepada media terkait dengan hal-hal yang dirasa sangat penting untuk disampaikan.

"Saya kadang-kadang kasihan pada Presiden. Sekarang itu, kalau sidang kabinet selesai beliau tampil sendiri, saya menggambarkan betapa lelahnya Presiden, harusnya muncul satu menteri yang menjadi juru bicara kabinet, setelah sidang kabinet dia yang tampil, kecuali untuk urusan yang sangat penting Presiden tampil, karena begitu Presiden bicara orang yang tidak suka akan menggunakan amunisinya, Presiden harus irit bicara," katanya. (*)

Antaranews.com, Kamis, 24 Maret 2011 02:41 WIB